Gempa 1 Juta Kali Bom Hirosima

Padang Ekspres • Sabtu, 30/06/2012 10:41 WIB •

Padang, Padek—Badan Na­sio­nal Penanggulangan Ben­cana (BNPB) kembali me­minta warga ber­domisili sepanjang pantai Su­m­atera selalu waspada. Pasal­nya, ancaman gempa besar diprediksi ber­kuatan 8,9 skala richter (SR) diiringi tsunami sesuai kajian pakar kegempaan dunia, bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Saking kuatnya gempa itu, kekuatannya bahkan setara 1 juta kali ledakan bom Hirosima.

Kepala BNPB Syamsul Maarif ketika ditemui Padang Ekspres dalam acara rapat kerja BPBD seluruh Indonesia dan BPBD serta kepala daerah se-Sumbar di Hotel Pangeran Beach, kemarin (29/6), menyebutkan bahwa skenario terburuk itu jelas di luar keterbatasan akal manusia. Meski begitu, tidak berarti masyarakat berpasrah diri dan menerima keadaan begitu saja. Langkah terpenting, lanjutnya, masyarakat saat gempa harus melakukan evakuasi diri masing-masing.

”Jangan saling mencari saat gem­pa besar terjadi. Jangan juga ber­lari ke Bypass, karena waktu su­dah tak cukup lagi menuju Bypass. Langkah paling tepat ada­lah segera mencari shelter terde­kat. Jika anak, suami atau istri be­ra­da di lokasi berbeda, jangan sa­ling mencari. Selamatkan diri ma­­s­ing-masing. Setelah 2 sam­pai 2,5 jam atau setelah air ber­hen­ti ber­gejolak, baru turun men­­cari sa­nak keluarga ter­de­kat,” ucap­nya.

Syamsul Maarif menilai, masyarakat Sumbar masih be­lum siap menghadpai ben­cana. Buk­tinya, saat gempa 11 April lalu, jalan-jalan masih macet ka­rena warga berusaha m­e­nyela­matkan diri menggunakan ken­da­raan menuju Bypass. “Mi­ti­gasi bencana menjadi suatu hal pe­nting untuk dilakukan. Saya minta ninik mamak, alim ulama dan cadiak pandai, serta bundo kandung membisikkan pada keponakan akan kemungkinan dampak gempa. Masyarakat tak perlu takut dengan gempa, tapi hal yang penting adalah waspada dan bersiap siaga terhadap ke­mungkinan bencana,” uja­r­nya.

Masyarakat, imbuhnya, ha­nya memiliki waktu 23-30 menit untuk menyelamatkan diri. Arti­nya, masyarakat harus bisa mem­berikan prioritas. Apakah sayang ter­hadap harta benda, atau sa­yang terhadap kese­la­matan nya­wa dan keluar­ga. “Tsu­nami tidak selalu ditandai de­ngan keringnya air laut. Itu yang harus dipahami mas­ya­ra­kat,” ucapnya sembari me­m­e­rin­tah­kan stafnya ber­na­ma Sur­yo me­nginformasikan ske­nario ter­buruk saat gempa bumi ter­ja­di di Sumbar.

Menurut Suryo, skenario terburuk gempa berkekuatan 8,9 SR yang terjadi di Sumbar po­sisinya sekitar Mentawai atau per­temuan dua lempeng dikenal de­ngan istilah megathrust. Ke­dalaman gempa antara 10 sam­pai 20 km di barat daya Pulau Si­berut. Untuk sampai ke Pa­dang dipre­diksi waktunya hanya 30 menit, namun untuk daerah lainnya seperti Pesisir Selatan waktunya re­latif lebih lambat dari Padang.

”Daerah berupa teluk, tinggi ge­lombang akan semakin tinggi. Han­taman gelombang tsunami an­tara 2 sampai 2,5 jam. Kece­patan air adalah 400 km/jam,” ucapnya. Diperkirakan, sebut Suryo, sebanyak 40 ribu orang meninggal, 103 ribu luka- luka, 52 ribu hilang dan 181 ribu mengungsi. “Ini hanya prediksi skenario terburuk saja,” katanya.

Perbanyak Shelter

BNPB berjanji dalam waktu 2 tahun ini akan mengebut pem­bangunan shelter untuk Sum­bar. “Tahun 2013 akan di­mulai pembangunan shelter. Program shelter ini hanya dalam jangka wak­tu 2 tahun atau sampai 2014, se­suai perintah dari Presiden Su­silo Bambang Yudhoyono. Ke­napa program shelter jangka pen­dek ini hanya 2 tahun, karena di­s­esuaikan dengan masa jaba­tan presiden,” ujar Syamsul Maarif.

Dalam pembangunan shelter tersebut, tambahnya, peme­rin­tah daerah harus meli­batkan se­mua unsur di daerah, baik alim ulama, cadiak pandai, ninik ma­mak, bundo kandung dan to­koh- tokoh lembaga kerapatan di daerah. Dengan begitu, diha­rap­kan alokasi dana yang telah dikucurkan tidak sia-sia. Di ma­na, masyarakat merasa memiliki ba­ngunan shelter tersebut.

Di Padang, menurutnya, se­di­kitnya 300 ribu jiwa terpa­par di zona merah. Untuk menye­la­mat­kannya, dibutuhkan 300 shel­ter. “Shelter yang dibangun itu harus kuat. Jangan sampai shelter yang dimanfaatkan orang un­tuk berlindung, tidak dapat di­jadikan masyarakat untuk ber­lindung. Struktur bangunan shelter ini hendaknya benar-be­nar diperhatikan. Desainnya ter­s­erah saja, namun saya anjur­kan pilihan desainnya bisa mem­be­lah gelombang tsunami yang da­tang,” usulnya.

Tinggi shelter yang akan di­ba­ngun adalah 15 meter. Un­tuk satu unit shelter, didesain untuk menampung 2 ribu orang. Lo­kasinya bisa saja dibangun di tanah lapang, bangunan kantor pemerintahan, masjid dan pa­sar. Jika satu shelter didirikan pada satu tempat, maka bupati atau wali kota harus men­dapat­kan tanda-tangan dari masya­ra­kat. Tanda-tangan itu bentuk ko­mitmen masyarakat untuk me­manfaatkan bangunan shelter jika bencana terjadi.

“Saya tidak mau bangunan shelter yang telah dianggarkan ti­dak termanfaatkan seperti hal­nya di Aceh. Banyak mas­yarakat tidak merasa me­miliki shelter, karena menganggap itu bangu­nan milik pemerintah. Saya tak mau itu terjadi. Makanya, saya min­ta seluruh komponen di mas­yarakat tadi dilibatkan. Su­paya mereka juga mem­berikan edu­kasi dan sosialisasi pada masyarakat. Jika satu shelter untuk 2 ribu jiwa, maka harus ada tanda tangan 2 ribu jiwa itu. Se­panjang tidak ada tanda ta­ngan dari warga, saya tidak akan ku­curkan dana pembangunan shelter tersebut,” ucapnya.

Setiap shelter, tambahnya, ha­rus ada ketuanya. Di mana da­lam tim tersebut, ada unsur pe­merin­tah, alim ulama, cadiak pan­dai, dan bundo kandung. Jika shelter di­bangun 300 unit, ma­ka orga­nisasi masyarakatnya juga ada 300 organisasi. Shelter itu men­jadi milik masyarakat se­tempat.

Epi Jayusman, pengurus Lem­baga Kerapan Adat Alam Mi­nangkabau (LKAM) Sijun­jung, mendukung program BNPB melibatkan alim ulama, ninik mamak dan cadiak pandai da­­lam pembangunan shelter ter­se­­but. “Kami siap mem­beri­kan du­kungan terha­dap program ini. Ni­­nik mamak di Sumbar adalah in­­­formal leader yang tidak diko­or­­­d­inir pemerintah, namun me­mi­­liki kekuatan yang cukup be­sar di tengah masyarakat,” ujar­nya.

Martius Datuak Pandito Rajo Alam, pengurus LKAAM Sum­­bar meminta agar pem­ba­ngunan shelter itu diper­cepat. “Saya setuju dengan itu. Mohon pem­bangunan shelter itu dipe­r­cepat. Padang berada di pinggir laut,” sarannya.

Wakil Gubernur Sumbar Mus­lim Kasim mengatakan, pe­ru­bahan pradigma dari BNPB da­­lam pembangunan shelter ada­lah langkah tepat. “Ini adalah peng­­hargaan tak terhingga ninik ma­mak, alim ulama, cadiak pan­dai dan bundo kandung. Jika se­belumnya tidak diajak, seka­rang su­dah diikutsertakan. Permin­taan BNPB agar kepala daerah me­nyiapkan tanda tangan untuk ja­minan, itu hendaknya dija­di­kan perhatian. Sehingga, ba­ngu­nan shelter dapat ter­man­faatkan se­c­ara baik,” ucapnya

Kepala BPBD Sumbar Yazid Fadli menyebutkan, sedikitnya 921 ribu jiwa masyarakat Sum­bar bermukim di zona me­rah. Ar­­tinya, perlu kesiap­siagaan pe­nuh untuk meminimalisir kor­ban tsunami.

Rakornas dan Apel Siaga

Usai Shalat Jumat, Syamsul Maarif memimpin langsung apel siaga bencana di Ruang Terbuka Imam Bonjol Padang, kemarin (29/6). Dalam apel siaga ini, juga dila­kukan simulasi penye­lama­tan korban bencana dan penang­gulangan kebakaran hutan oleh pe­­t­ugas BNPB. Ini merupakan ba­gian dari rakor BNPB dan BPBD se-Indonesia.

Dalam apel siaga kemarin, tim BNPB memperagakan pro­ses penanganan bencana berupa pe­nyelamatkan korban mema­kai helikopter dan mela­cak kor­ban bencana yang tertimpa re­run­tuhan, dan menge­vakua­sinya.

Tim BNPB menggunakan helikopter untuk menemukan lo­kasi korban terkena bencana. Se­t­elah titik lokasi korban dite­mukan, petugas diterjunkan dari helikopter menggunakan tali dan korban dievakuasi melalui udara dan darat.

Di sesi selanjutnya, petugas me­l­akukan deteksi korban ter­timpa reruntuhan dengan mela­ku­kan pemotongan beton. Lalu, di­tampilkan petugas meng­gu­nakan helikopter mela­kukan pe­madaman kebakaran hutan.

Dalam apel bertema “Apel Siaga Penanggulangan Bencana Memperkuat Kesiapsiagaan Un­tuk menuju Indonesia Tang­guh” tersebut, juga dipa­merkan ber­ba­gai peralatan dan alat trans­portasi pendukung opera­sional yang digunakan tim reaksi cepat (TRC) la­pangan dan posko BPBD. Ada­pun perlengkapan yang dipa­merkan tersebut ada­lah, 2 unit helikopter, 35 kenda­raan rescue, 5 kendaraan medis/ambulance.

Lalu, 1 kendaraan komu­ni­kasi, 1 kendaraan peralatan res­cue, 3 kendaraan dapur umum, 5 kendaraan water treat­ment dan sanitasi, 59 sepeda motor trail TRC, 27 perahu rescue, 5 alat berat, 1 tenda rumah sakit la­pangan, 15 tenda posko/per­sonel, 2 set peralatan TIK, dan 5 unit light tower genset. Total pe­ra­latan dipamerkan saat apel siaga kurang lebih 170 unit ken­da­raan. Apel siaga ini juga m­e­li­b­at­kan anggota TNI, dinas ke­se­hatan, dinas sosial, dinas pe­ker­ja­an umum, dinas pema­dam ke­baka­ran, Polri, PMI, Kominfo, BMKG, Basarnas, relawan dan ormas.

“Kekuatan relawan Sumbar men­jadi prototype nasional da­lam menangani bencana ber­b­a­sis masyarakat. Ini men­jadi con­t­oh terutama dalam mewu­jud­kan Indonesia tangguh meng­­hadapi bencana,” kata Syam­sul Ma’arif saat menjadi ins­pektur upacara gladi lapangan apel siaga penanggulangan bencana.

Penyerapan Anggaran

Di sisi lain, rakor BPBD se-In­donesia dilakukan untuk eva­lu­asi penyerapan anggaran pe­nang­gulangan bencana di selu­ruh daerah di Indonesia, serta pe­nguatan aspek mana­jerial pe­ngawasan dan pengendalian penanggulangan bencana di Indonesia tahun 2012.

Dia memaparkan, sudah menjadi tradisi dari kementerian dan lembaga melaksanakan ra­kor untuk menyusun peren­ca­naan pelaksanaan APBN. Ta­hun ini, menurutnya, BNPB me­lak­sa­nakan awal Februari lalu, se­ka­ligus ulang tahun BNPB. “Se­ka­rang setelah berja­lan ham­pir enam bulan. Untuk itu, kita la­ku­kan evaluasi dan memberi ma­su­kan terhadap kegiatan yang te­lah dilaksanakan BPBD,” terang­nya.

Selama ini, menurutnya, pe­nyerapan anggaran pena­nganan pe­nanggulangan bencana sangat tim­pang. Dana siap pakai pe­nye­rapannya sangat tinggi, na­mun penyerapan dana rehab rekon sa­ngat rendah, begitu juga di Sum­bar, khususnya Mentawai.

Sementara itu, hari ini (30/6), akan dilaksanakan acara mele­wakan gala untuk Kepala BNPB Syamsul Maarif yang me­nyan­dang gelar Yang Di­patuan Rajo Maulana Paga Alam dan untuk istrinya, Nanik Ka­dariyani Puti Reno Anggun Suri di Istano Basa Pagaruyung.